Diduga KKN "Minta APH" Telisik Anggaran Dishub Takalar

Takalar, Harian Tempo.Com – Anggaran negara diketahui bukan milik personal pejabat yang semaunya dan semena mena membelanjakan tanpa Keterbukaan kepada publik, tentunya hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menjaga terjadinya KKN dengan sasaran ikut melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Penetapan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Seperti Beberapa kegiatan pengadaan Barang dan jasa (Barjas) yang dilaksanakan di dinas perhubungan Takalar diduga tidak transparan tahun anggaran 2021, hal itu tidak melalui transparansi baik dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dengan sinkronisasi pada Layanan portal Pengadaan Secara Electronik di unit LPSE. hal ini diungkapkan Syahar salah satu Aktivis Takalar, 23/12/21

Namun sungguh miris, Perihal kegiatan tersebut, Kepala dinas dan PPK dinas Perhubungan takalar susah di temui.

Kepala Dinas Perhubungan Takalar H.Yasim Ibrahim berusaha dikonfirmasi dan mengklarifikasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas perhubungan.namum kepala dinas maupun Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak ada di kantor

” Pak kadis sedang tidak ada dikantor, munkin ada kegiatannya di Makassar, dan kalau PPKnya ke DukcapilKi disitu kantornya.” Kata beberapa pegawai saat harian Tempo.Com mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Takalar, 21/12/21

Sampai berita Tayang belum ada konfirmasi baik kadis maupun PPK. (Red)

Reporter Arsyadleo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.