Di Pesibar Sampah Masalah Klasik, DLH Kurang Sosialisasi, Justru Salahkan Masyarakat
Di Pesibar Sampah Masalah Klasik, DLH Kurang Sosialisasi, Justru Salahkan Masyarakat
HARIANTEMPO.COM-Pesisir barat. Diduga kurang sosialisasi dan pengelolaan sampah tidak maksimal dinas lingkungan hidup (DLH) kabupaten Pesisir barat salahkan masyarakat dan beralasan kekurangan anggaran.(30/03/21)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat memiliki tugas besar dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
Namun meski telah di bentuk,Lagi-lagi keterbatasan anggaran menjadi alasan, Lemahnya penanganan dan pengelolaan sampah juga diduga kurangnya sosialisasi dinas terkait.
Bahkan Waktu itu, 9 Februari 2021 lalu di gedung dewan, Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, mengatakan sampah menjadi masalah klasik bagi wilayah permukiman padat penduduk. Untuk itu, dia menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat terkait arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar.
Permasalahan itu juga yang masih menghantui Pesisir Barat hingga kini. Namun, dengan upaya preventif perlu segera diatur terkait pengelolaan sampah secara detail. “Sehingga sampah dapat lebih mudah ditangani dan dikelola unsur terkait,” kata Agus istiqlal.
Diberitakan sebelumnya, adanya oknum warga membuang sampah tidak pada tempatnya dan sangat merugikan masyarakat lain seperti di jembatan way kunjekh perbatasan rantau temu Pekon Seray kecamatan pesisir tengah.
Keberadaan barang sisa itu sangat di keluhkan warga sekitar yang lokasinya dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) sementara.
Kepala dinas lingkungan hidup. Husni Arifin ketika di konfirmasi via ponselnya menepis jika pengelolaan sampah tidak maksimal juga pernah melakukan sosialisasi bahkan menurutnya pernah memasang plang himbawan ke masyarakat.
” Sehebat- hebatnya bupati begitu juga kadis nya tetapi masyarakat nya gak ngerti ia percuma, kalau himbauan sudah sering dilakukan, menurut saya sudah maksimal bahkan kami pernah mensosialisasikan ke masyarakat”kilahnya.
Ketika di tanya terkait penarikan dana bervariasi , ia mengelak bahwa penarikan uang tersebut bukan iuran melainkan retribusi,
“Itu bukan uang iuran tetapi retribusi, ia memang ada harganya pun bervariasi, lebih jelas kekabid saya aja”
Ketika akan beranjak untuk menemui kepala bidang tersebut kadis DLH melarang.
” Untuk apa bang ke Kabid kalau anggaran kan saya jelaskan di sini aja (ponsel) ” halangnya.
Meski ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 104 juta per tahun namun ia tidak menjelaskan peruntukan anggaran tersebut,
Mengapa demikian,karena pengadaan perlengkapan dan alat lainnya di usulkan ke dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) tidak melalui (OPD) nya.
“Kalau untuk pengadaan itu kami serahkan ke dinas PU jadi kami tinggal terima make aja, mulai dari motor roda tiga (R3) sampe mobil juga, untuk pengajuan jadi tidak melalui dinas kami, itulah karena keterbatasan anggaran ” bebernya.
Menurutnya, meski menurunkan bawahannya untuk membersihkan lokasi pembuangan tetapi masyarakat masih kurang paham, maka dirasanya percuma.
” Meskipun kami menurunkan anak buah tetapi masyarakat masih buang sembarangan ia hasilnya percuma, hari ini di bersihkan besok udah buang lagi (warga)” tandasnya.
Laporan: Andi
