Maybrat,(Hariantempo.com)-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maybrat Papua Barat bersama PT.Pos Indonesia Cabang Sorong mulai melakukan pembayaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Maybrat pada, Sabtu (4/12/2021).
Magdalena Tenau, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat menjelaskan, pembayaran ini akan dilakukan hingga senin minggu depan. Untuk BPNT sendiri dibayarkan tiga tahap yakni tahap 7,8, dan 9 dengan nominal sebesar Rp.600 ribu rupiah per KPM, sementara untuk Bansos Pangan dibayarkan lima tahap yaitu tahap 10,11,12,13, dan 14 sebesar Rp.1 juta rupiah per KPM.
Selain dibayar melalui PT Pos Indonesia, kata dia, mengingat kondisi geografis Maybrat yang luas serta akses jalan yang belum memadai untuk mendukung kedatangan warga penerima bantuan, sehingga pembayaran dilakukan juga oleh pendamping tingkat distrik dengan membagikan undangan kepada KPM yang bersangkutan maupun perwakilan atau keluarga terdekatnya.
“Soal Infrastruktur jalan, kita tahu bahwa di Maybrat 24 distrik 259 kampung ini kondisi jalannya semua belum baik hanya jalan trans utama saja, sebagian besar daerah-daerah ini jalannya masih sulit. Jadi masyarakat ini susah datang terima bantuan, karena bantuan yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran yang mereka gunakan untuk bayar transportasi, misalnya masyarakat di wilayah aifat timur raya, mare raya dan sebagainya, jadi bisa diterima oleh perwakilan KPM, nanti tinggal diteruskan kepada KPM yg bersangkutan,”ujar Kadis Sosial.
Lebih lanjut, Kadis Magdalena juga enggan menanggapi berbagai macam kritikan yang selama ini dilontarkan oleh berbagai khalayak terhadap pihaknya di dinas baik melalui media sosial maupun dimana saja terkait dengan segala macam bantuan yang disalurkan kepada warga, terutama soal data penerima bantuan maupun kritikan-kritikan lain yang mungkin memojokkan pihaknya.
“kami menghimbau kepada seluruh orang maybrat dimana saja bahwa jangan hanya bicara di media sosial, kamu tidak alami dan rasakan apa yang kami rasakan, kalau bicara soal data penerima itu bukan tanggungjawab dinas sosial saja, tapi siapa yang merasa data itu penting silahkan datang melapor ke kami di dinas, datang bantu kami, kami siap menerima segala macam masukan itu, bukan bicara di media sosial,” tegas Magdalena.
Menurut dia, sejauh ini pihaknya telah bekerja maksimal untuk menjalankan program pemerintah dalam hal pelayanan dan penyaluran bantuan sosial bagi warga di 24 distrik dan 259 kampung yang tersebar di Maybrat dengan berpegangan pada aplikasi data SIKS-Next Generation atau SIKS NG Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memang sudah tervalidasi secara sistematis.
“Kami tidak kerja manual yaa, jadi data itu ada di aplikasi yang namanya SIKS NG, itu sistem informasi yang diterapkan kemensos RI. memang ia kita mengakui di sisi lain kita tidak bisa maksimalkan ini karena memang kita terbatas soal infrastruktur, kemampuan dana, terbatas dengan geografis dan sebagainya, jadi kita tidak mungkin bisa seratus persen seperti yang dikomentari di medsos dan sebagainya, tetapi apa yang kita buat selama ini suda maksimal,”pungkasnya.(red)
Reporter: Eddwin