Setelah di Laporkan ke Mendagri dan KPK, Hak Angket DPRD Takalar, Tenggelam

Takalar, Hariantempo.com – Tahun 2020 diguncangkan dan gemparkan masyarakat Takalar atas yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar tahun 2020 dengan menggulirkan Pansus Hak Interpelasi ke Hak Angket kepada Bupati Takalar H.Syamsari Kitta

 

Hasil rapat paripurna Pansus Hak angket yang digulirkan DPRD Takalar dilaporkan keranah Mengdagri dan KPK

Media Harian Tempo.Com menelusuri tindaklanjut dan hasil dari Hak Interpelasi ke Hak Angket DPRD Takalar tahun 2020

 

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Takalar H.Nurdin HN, dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu 06/10/2021 mengatakan bahwa adanya Hak Interpelasi ke Hak Angket yang dilakukan DPRD Takalar tahun 2020, dikarenakan Hubungan tidak baik (Tidak harmonis) antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Takalar.

 

Sehingga DPRD Takalar menggelar Pansus Hak interpelasi ke Hak Angket, dan alhamdulilah hasilnya hubungan antara Pemda dan DPRD kembali harmonis (Membaik).kata H.Nurdin

 

Lanjut,” Hubungan antara Pemda dan DPRD sudah menbaik, buktinya rapat pembahasan sudah berjalan lancar, dibandingkan sebelumnya diadakan Hak angket, Pembahasan Perubahan tidak jalan.ujar H.Nurdin

Media Harian Tempo.com menpertanyakan kembali hasil dari laporan ke Mendagri dan KPK?.

H.Nurdin dengan santainya menjawab hasil laporan dari Mendagri sudah ada, balasannya ke Bupati Takalar, dan kalau hasil laporan Ke KPK, belum ada Sampai sampai saat ini.

Sementara Ketua LSM PEMANTIK Rahman Suwandi angkat bicara terkait pernyataan H.Nurdin HN, kalau Hak Interpelasi ke Hak Angket yang dilakukan DPRD hanya karena Hubungan yang tidak Harmonis antara Legislatif dan Eksekutif

Menurut Rahman Suwandi, pernyataan yang sangat keliru yang terkesan hanya menakut-nakuti Pemda, karena hasilnya Hak Interpelasi dan hak Angket DPRD hanya karena hubungan yang tidak harmonis.

Lanjut Rahman Suwandi,”Penggunaan Hak interpelasi dan hak angket itu sebagai senjata pamungkas DPRD
yang hanya bisa dipakai hanya sekali dalam masa kedewanan
, dan akhir dari interpelasi dan angket adalah bermuarah kepada dua hal , pemakzulan atau ranah pidana.namun kalau hanya karena hubungan tidak harmonis antara Legislatif dan Eksekutif tidak harmonis dijadikan senjata maka ini terkesan hanya menakut-nakuti.lucu Rahman Suwandi.(red)

Reporter; Arsyadleo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.