Jangkar Desak APH Usut Tuntas Oknum Yang Diduga Terlibat Dalam Pemalsuan Dokumen SK BPD Desa Kampung Beru

Takalar, Harian Tempo Com. – LSM. Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (JANGKAR) hingga saat ini terus melakukan investigasi terkait dugaan pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) Pengesahan Personalia Kepengurusan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sekaligus mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Kami menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan pemalsuan dokumen. Setelah dilakukan investigasi di lapangan, kami menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) Pengesahan Personalia Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Beru tahun 2015 dengan cara memanipulasi sebagian isi SK, merubah tahun penetapannya hingga memalsukan tandatangan Bupati yang menjabat saat itu”.Ungkap Sahabuddin Alle

“Tahun 2015 Bupati Takalar mengeluarkan SK nomor 239 tertanggal 13 April 2015 tentang Pengesahan Personalia Kepengurusan BPD Desa Kampung Beru dan Desa Towata masa bhakti 2015–2021. Namun pada tahun 2016 Pemerintah Desa (Pemdes) Kampung Beru membuat serta menerbitkan SK BPD baru masa bakti 2016-2022 tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan camat ataupun bagian pemerintahan Kabupaten Takalar.

Setelah kami investigasi lebih lanjut dokumen yang digunakan oleh Pemdes Kampung beru diduga cacat hukum karena tidak teregister atau tercatat di bagian pemerintahan kabupaten Takalar,”Katanya

Ironinya, kata Sahabuddin Alle,
Dari hasil investigasi diungkap dari sumber berinisial BT dan DT
“Selama lima tahun baru ketahuan SK BPD tahun 2016 yang dibuat oleh Pemdes Kampung Beru berbeda dengan SK tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemda Takalar yang mana sebagian dari struktur kepengurusan telah berubah bahkan selama kami menjabat sebagai anggota BPD baru sekali kami mendapatkan tunjangan sebesar 700ribu itupun ditahun 2015 saja. Tahun 2016-2021 hak kami sudah tidak terbayarkan karena kami tidak tercatut dalam SK yang digunakan oleh Pemdes Kampung Beru”.Ungkap sumber BT dan DT

Ketua LSM. Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (JANGKAR) Provinsi Sulawesi Selatan, Sahabuddin Alle mengaku “kami akan terus melakukan upaya dalam mengungkap indikasi pemalsuan dokumen ini demi memperjuangkan hak para anggota BPD hingga tidak ada lagi merasa terzolimi selanjutnya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dan meminta APH untuk melakukan penegakan secara tegas dan tuntas sesuai hukum yang berlaku”.Tegas Sahabuddin Alle

Hal yang senada diungkapkan Sekretaris Desa Kampung Beru Munir Nakku saat dikonfirmasi melalui telpon sesulernya, mengatakan “baru saya tahu kalau ada SK BPD tahun 2015, setelah saya berkordinasi kebagian Pemerintahan Takalar, tahun kemarin 2021 bulan juli dan baru juga saya tahu bahwa SK BPD tahun 2016 tidak tercatat atau teregister di pemerintahan dan yang selama ini terima tunjangan tidak terdaftar. Dan SK BPD yang terbit pada tahun 2015 yang teregister”.Ujar Sekdes Kampung Beru (05/02/2022)

Lanjut ditanyakan siapa yang membuat SK BPD Tahun 2016 yang diduga Bodong dan ilegal. Sekdes menjawab “kita tanyakan Ketua BPD Maarifat Tojeng, SK BPD tahun 2016 saya ambil dari ketua BPD, karena saya jadi sekdes tahun 2017 yang sebelumnya saya jadi Kaur Keuangan”.Tukas Munir Nakku

Sementara Ketua BPD Maarifat Tojeng dan kepala desa kampung Beru H Junaed belum berhasil dikonfirmasi sampai berita tayang.

(Red/Arsyadleo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.