Jembatan Roboh, Saling Lempar Kewenangan di Pesisir Barat

 

Hariantempo.com Pesisir barat- Jembatan Melesom – Lombok roboh akibat bencana alam, bupati pesibar Agus istiqlal sebut bangunan milik Pemerintah Provinsi, namun hal ini mendapat bantahan dari dinas BMBK
(20/5/21)

Entah apa yang merasuki pikiran bupati pesisir barat Agus istiqlal hingga menyebut jembatan penghubung melesom-lombok seminung yang roboh milik pemerintah provinsi (pemprov) diduga lupa bahwa bangunan tersebut telah diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten pesisir barat pada tahun 2011 silam,

Terbit di berita sebelumnya orang nomor satu di kabupaten termuda di propinsi Lampung itu sigap dan langsung melakukan kroscek lapangan guna memastikan, kerusakan.

Dalam kunjungan itu pula, (17/5/21) dirinya mengklaim jika bangunan tersebut milik dinas propinsi maka pihaknya akan melakukan koordinasi ke gubernur untuk memperbaiki.

Diduga Tak terima dengan klaim yang seakan menyudutkan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung memberikan klarifikasi atas pernyataan Bupati Pesbar, yang menyebutkan jembatan penghubung Melesom-Lombok Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Lemong, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung,

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016 ruas jalan Molesom-Lombok sudah bukan kewenangan provinsi sejak 2011 dan sudah diserahkan ke kabupaten.

“Memang beberapa kali pernah ditangani provinsi, karena ada usulan dan proposal dari masyarakat,” kata Levi Sukmana, Selasa (18/5/2021).

Tambah Levi, “jalan tersebut sudah diperbaiki masyarakat setempat dibantu oleh Dinas BMBK Provinsi, selain itu, ruas jalan yang dilepas itu karena melewati areal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)”. Ucapnya.

Lanjut Levi , penghapusan ruas jalan Molesom-Lombok, bahkan tertuang dalam Dua SK Gubernur Lampung yakni SK Nomor: G/433.a/III.09/HK/2011 dan SK Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016.

“Di dalam kedua SK itu tidak menampung lagi ruas jalan Molesom-Lombok. Pada tahun 2015, SK ini sudah disosialiasikan ke Pemerintah Kabupaten,” ujar Levi

Sementara Imam Habibudin Sekretaris pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya , tak tahu menahu terkait permasalahan yang terjadi,

Dirinya mengelak dan melempar ke salah satu bidang di dinasnya.

“jembatan itu memang berada di wilayah Pesibar terkait kewenangan saya tidak mengetahui itu milik Provinsi atau Kabupaten,kalau yang lebih mengetahui hal itu adalah Kabid Bina Marga” ucap pria yang menjabat dibagian administrasi itu.

Laporan : Andi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.