Takalar, Harian Tempo.Com – Penyampaian Kepala Dinas kesehatan Hj Dr Rahmawati tak diindahkan oleh tim Vaksinator Rumah sakit umum daerah H.Pajhonga Daeng Ngalle ( RSUDHPN) dan tim Vaksinator Kodim 1426 Takalar
Hal ini diungkapkan dinas kesehatan (Kedinkes) Takalar Hj.Dr Rahmawati saat dimintai keterangannya oleh salah satu awak media melalui pesan Whatssaapnya perihal dilaksanakannya vaksin di salah satu rumah warga Topejawa menuliskan, “Saya tidak kasih izin, Justru setelah saya tahu ada kegiatan seperti itu langsung saya suruh bubarkan karna tidak ada juga laporan ke saya bahwa ada kegiatan vaksinasi di tempat tersebut” tulisnya Jum’at (05/11).
Lanjut dr. Rahmawati, “Kegiatan vaksinasi memang harus dilakukan secara masif tapi ditempat yang sudah ditentukan seperti PKM, kantor desa, kantor kecamatan, di Polres, Polsek, kodim, koramil dan rumah sakit, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan juknis, apalagi ada pilkades serentak di Takalar”
Dirinya berharap agar setiap ada kegiatan vaksin meminta berkoordinasi dan izin terlebih dahulu ke Pemerintah Desa setempat., “Butuh Koordinasi dan meminta izin terlebih dahulu ke pemdes setempat” tutup dr. Rahmawati.
Menurut salah satu warga daeng Guling mengungkapkan melalui pesan WhatsApp salah satu grup WhatsApp, “kodim yang adakan makanya kompirmasiki kesana dulu , nanti saya berikan tambahan beritanya dan foto” kegiatannya.
Sesuai hasil konfirmasi media hariantempo.com kepada Babinsa Topejawa, Jum’at (05/11) mengatakan Vaksinasi dari pihak RSUD HPDN, kodim hanya mengikutkan tim Vaksinatornya, dan sebelumnya Pihak RSUD HPDN
telah melaksanakan kegiatan vaksin disalah satu kediaman saudara kandung cakades Topejawa tanpa tahu menahu dari awal” singkatnya
Sementara itu, PJ Kades Topejawa yang dimintai keterangannya mengatakan, “Pihak RSUD yang laksanakan dengan memerintahkan secara tertulis tim vaksinator untuk menggelar vaksin di salah satu rumah saudara Cakades tanpa ada koordinasi ke pemerintah desa Topejawa yang sejatinya sudah ada jadwal Vaksin tiap tiap desa di Kecamatan Mangarabombang yang dapat digelar di kantor Desa agar tidak terjadi riak pada masyarakat baik itu dari pendukung Cakades yang lainnya, kalau begini kan sudah timbul riak di Topejawa” Jelas Asrul.
Terpisah salah satu warga yang identitasnya tidak ingin dipublis menyayangkan hal tersebut,
“Seharusnya kalau program pemerintah dilaksanakan di kantor Desa apalagi di masa politik Pilkades, sehingga tidak ada kesan, bahwa Marwah pemerintah di desa Topejawa yang Saling menghargai, saling sipakainga, sipakatau hilang karena politik.(red)
Reporter.Tim/Arsad