Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
“Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Menteri Sosial kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” kata Dody di Jakarta, Senin.
Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Langkah ini juga diiringi dengan survei usulan lokasi Sekolah Rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan Readiness Criteria.
Menurut Dody, dukungan survei calon lokasi Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan.
Untuk tahap 1 sebanyak 53 lokasi saat ini seluruhnya telah selesai dilaksanakan survei dan dalam tahap perencanaan DED. DED ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2025 dan mulai konstruksi pada minggu pertama Mei 2025.
“Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata Dody.
Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat.
“Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” ujar Dody.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membahas perkembangan program Sekolah Rakyat.
Mensos Syaifullah Yusuf mengatakan lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
“Luas Sekolah Rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5 – 10 hektar yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Adapun desain prototipe disusun oleh Kementerian PU,” kata Syaifullah Yusuf.
