Pemda Ulur waktu, TKD Turun Kejalan Akan Demo

Hariantempo.com, Pesisir Barat-Lembaga legislatif perjuangkan nasib tenaga kontrak daerah (TKD) namun pihak eksekutif anggap biasa serta selalu mengulur-ngulur waktu.

Perjuangan tenaga kontrak daerah (TKD) yang di putus secara sepihak oleh pemkab menjadi pekerjaan rumah bagi wakil rakyatnya serta belum mendapat kata sepakat untuk mengembalikan mereka mengabdi di tanah kelahirannya sendiri.

Dari keterangan Ali yudiem wakil ketua ll DPRD pesibar, saat rapat di ruangan sekretariat daerah, mengatakan jika permasalahan ini menyangkut isi perut bukan tentang siapa saudara atau imbas politik lalu.(07/04/21)

“Supir dan staf saya di pecat tidak menjadi masalah karena mereka ikut sama saya, tetapi bagaimana nasib 600 orang Lebih yang melalui tes seleksi dianggap tidak benar itu” tegas politisi partai PKB itu di hadapan PJ bupati.

Dilanjutnya. Pihak legislatif meminta segera di ambil keputusan supaya tidak berlarut-larut dan jika tidak titik temu segera, maka bisa di pastikan tenaga kontrak akan turun ke jalan melakukan orasi berdemo.

“Hari Senin mereka akan turun ke jalan untuk demo jika tidak ada keputusan, maka kami minta ini jangan di ulur-ulur lagi” pintanya kembali tegas

Kemudian bahasa itu di respon oleh PJ bupati dengan nada rendah, ia mengatakan jika dirinya merasa belum memahami bentuk permasalahan terjadi, maka pihaknya akan melakukan rapat terlebih dahulu seusai kunjungan dari kabupaten tetangga yakni lambar.

“Besok kami akan rapat dengan OPD setelah kunjungan kerja ke Lampung barat, untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan ini karena saya baru mendengar informasi sekarang” timpalnya

Pihaknya berharap jangan sampai terjadi orasi yang akan menimbulkan kerumunan, juga berakibat buruknya pandangan tentang daerah pesibar.
mengingat penanganan wabah covid-19 juga menjadi prioritas pemerintah jika terjadi hal tersebut maka peningkatan zona menjadi signifikan.

“Saya minta jangan sampai berdemo, itu kan nanti jelas terjadi kerumunan, sementara penanganan covid terus jadi prioritas pemerintah dan nanti akibatnya bukan menurunkan zona orange daerah kita”, harapnya dihadapan mitra kerjanya itu.

Di ketahui permasalahan TKD mencuat sekitar pertengahan bulan februari lalu proses panjang juga berliku dirasakan oleh badan anggaran (banggar) ketika negeri para sai batin dan ulama ini di jabat oleh seorang pelaksana harian (PLH) yang beralasan keterbatasan anggaran dan kewenangan hingga berujung pemeriksaan inspektorat juga laporan ke ketua DPRD propinsi.

Kesan mengabaikan terlihat dari kepala BPKAD l Nyoman Setiawan yang pernah turut serta dalam rapat hearing,
Dan baru menyampaikan ke PJ bupati setelah di sambangi DPRD ke kantor sekretariat kemarin.

” mohon maaf kami baru menyampaikan permasalahan ini sekarang, jadi Saya minta sama bapak PJ Bupati untuk segera mencarikan solusi, supaya tidak berlarut-larut, karena ini memang permasalahan sudah lama” bebernya diruang rapat.

Laporan : Andi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.