Pengunaan Dana Bos di SMP Negeri 4 Pematangsiantar diduga Berbauh Korupsi

 

Siantar_SUMUT
Harian Tempo.com, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan semangat belajar bagi para siswa yang kurang mampu.namun terkadang tata cara pengelolaan dana tersebut sering kali tidak mengacu pada juknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara awak media Harian Tempo.com dengan ketua DPP LSM LAA Daniel purba SP MM,Kamis,08/07/2021 diseputaran jalan Asahan kota Siantar,mengatakan,
kami menemukan dibeberapa sekolah, salah satu nya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 kota pematang Siantar provinsi Sumut,ada beberapa keanehan dan kejanggalan yang terlihat dalam penggunaan dana BOS di sekolah itu, sehingga besar kemungkinan ada indikasi terjadi korupsi.salah satu nya peruntukan anggaran yang tidak tepat,pengunaan anggaran yang tidak transparan.seperti Biaya ekstrakurikuler TA 2020 yang diduga mencapai ratusan juta rupiah.padahal situasi sekolah saat itu sudah tidak stabil akibat merebak nya wabah covid-19 dan masih banyak lagi yang belum kami publikasikan.

Beberapa waktu yang lalu kami dari LSM- LAA bahkan sudah melayangkan surat somasi ke pihak SMP Negeri 4 dan mempertanyakan kemana saja peruntukan dana BOS yang dikelolah langsung oleh Kepala sekolah.namun sampai saat ini pihak SMP negeri 4 belum juga mau memberikan klarifikasi.Berdasarkan pedoman dan pentunjuk tentang penggunaan dana (Juknis) harus dari Pemerintah Pusat, karena uang itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Pembelajaran Negara (APBN), yang di kucurkan ke setiap sekolah, ujar Daniel.

Setelah dirinya mempelajari Juknis, Ia menilai ada beberapa item didalam penggunaan dana operasional sekolah di SMPN 4 pematang Siantar yang sangat tidak wajar dan diduga berpotensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolan dana BOS tersebut apalagi disituasi masa pandemi covid-19 ini.Kita menduga ada dua alasan pihak sekolah tidak mau memberikan klarifikasi terkait pengunaan anggaran dana BOS tersebut yang disomasi oleh LSM DPP LAA ,merasa bersalah dan merasa kebal hukum.

Bahkan Pihak sekolah SMPN 4 diduga telah mengangkangi UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik,PP nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dan diberikan penghargaan oleh negara,ujar Daniel Purba,kita juga akan mengusut dan melaporkan permasalahan ini ke APH.tutup nya.

Sampai berita ini dilayangkan, pihak SMPN Negeri 4 belum dapat dihubungi terkait dugaan penyalagunan Dana BOS dilingkungan sekolah SMP Negeri 4 kota pematang Siantar.

Pewarta.Robert HD Girsang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.