Polisi Yang Bertindak Represif Dan Tidak Prosedural Karena Tidak Paham Aturan Hukum

Banyuwangi – Hariantempo.com, Peristiwa penghadangan mobil oleh sejumlah oknum anggota Polresta Banyuwangi, terhadap seorang perempuan bernama Haninah (23), warga Tamanbaru, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, berbuntut panjang setelah dilaporkan resmi pada senin (10/5/2021) kemarin ke Propam Polda Jatim oleh kuasa hukumnya, Selasa (11/5/2021).

Dari kronologis kejadian diceritakan oleh Hanninah, Terjadi pada Kamis (06/05/21) lalu sekitar pukul 12.00 WIB, Haninah dihadang oleh sejumlah orang berpakaian preman yang mengaku aparat kepolisian. Oknum polisi tersesbut yang diketahui berjumlah 3 orang, memaksa memberhentikan mobil Honda HRV warna putih Nopol P 1864 WG, yang dikendarai Haninah. Mobil diberhentikan paksa di lampu merah Jalan Kepiting, Banyuwangi.

“Pemilik mobil (Haninah/pelapor) kemudian keluar. Terjadi perdebatan antara pelapor dan terlapor (tiga oknum polisi). Dari terlapor menyampaikan jika ada pengaduan masyarakat terkait mobil yang dikendarainya. Saat pelapor menanyakan surat perintah, namun terlapor tidak memberikannya sehingga terjadi perdebatan,” kata Haninnah.

Dia melanjutkan, sejumlah oknum polisi tersebut kemudian memaksa pelapor untuk mengikutinya ke Mapolresta Banyuwangi, tepatnya di Unit Tipidsus (Tindak Pidana Khusus).

“Sesampainya di ruang Tipidsus Polresta Banyuwangi pelapor kembali dipaksa mengeluarkan surat-surat kendaraan. Pada saat itu pelapor juga menanyakan kembali surat perintah, namun terlapor tetap tidak memberikan. Pada akhirnya pelapor dengan terpaksa memberikan STNK kendaraan setelah terjadi perdebatan panjang,” sambung Haninnah.

Dari keterangan kepolisian, lanjut Haninnah, alasan polisi melakukan penindakan terhadap korban karena ada pengaduan masyarakat. Sedangkan dari pelapor ngotot jika mobil itu benar-benar miliknya dan dibuktikan oleh kepemilikan BPKB.

Dari insiden yang terjadi tersebut muncul berbagai reaksi yang menyayangkan aksi tersebut yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena dinilai tidak prosedural.

Salah satunya dari ketua Gerakan Aktivis Indonesia Bersatu (GAIB) Eko Wijiono, “Profesionalisme polisi dalam penegakkan hukum dituntut untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan Undang-Undang dan tidak subyektif untuk menghindari kesalahan dalam penanganan hukum di masyarakat,” Ungkapnya saat dimintai steatmen oleh beberapa media.

“Hukum itu sendiri adalah berkenaan dengan hak dan kewajiban dan telah dijamin oleh negara untuk memenuhi rasa keadilan, Diduga pengadu tidak memiliki legal standing dengan menunjukkan atau menghadapkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa bukti kepemilikan kendaran bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang mutlak,” Terang ketua GAIB.

Masih Eko, “Polisi dalam hal ini Unit Tindak Pidana Khusus (TIPIDSUS) POLRESTA Banyuwangi tidak boleh serta merta menerima laporan apalagi menindaklanjuti secara represif berupa menghadang dan sita. Jika memang benar berdasarkan surat perintah tugas (SPRINGAS) maka perlu dipertanyakan prosedur penerbitannya. Sedangkan SOP perlu di adakan tahapan gelar awal sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut dalam penanganan perkara hukum untuk menghindari kesalahan dan menjadikan celah gugatan balik masyarakat,” Tutupnya kepada media.

Disisi lain juga muncul sudut pandang Hukum dari Sugeng Hariyanto,SH yang menjelaskan, “Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana” Terangnya pada selasa (11/5/2021).

Menurutnya, “Untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, diperlukan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu, tidak serta merta langsung bertindak represif” Tutup Sugeng.

Sedangkan kalau merujuk pada Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”) BPKB, STNK dan TNKB/plat motor dijelaskan :

Pasal 1 angka 8 Perkapolri 5/2012 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor (“Ranmor”) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.

Pasal 1 angka 9 Perkapolri 5/2012
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, hanya BPKB yang berfungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor (bukti kepemilikan sepeda motor). Sedangkan STNK dan TNKB hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Jadi STNK tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan sepeda motor, melainkan hanya BPKB.

Tetapi, STNK dan TNKB dibutuhkan jika kendaraan bermotor dioperasikan di jalan, dalam hal ini yang pengemudi lakukan ialah wajib membawa (melengkapi) STNK dan TNKB sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Sedangkan membawa kendaraan bermotor tanpa STNK dan TNKB hanya merupakan tindak pidana lalu lintas saja sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 280 UU LLAJ, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 UU LLAJ
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi hanya BPKB yang sah dikatakan sebagai dokumen yang menunjukkan kepemilikan kendaraan bermotor.

Laporan: Oyex/Robby

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.