Diduga KKN "Minta APH" Telisik Anggaran Dishub Takalar

Takalar, Harian Tempo.Com – Dinas Perhubungan (Dishub) Takalar, diduga tidak transparan dan memecah beberapa paket pengadaan barang dan jasa (Barjas) tahun anggaran 2021

Dishub takalar diduga melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan pengadaan Barjas, bahwa Paket pekerjaan fisik maupun non fisik yang bersumber dari uang negara dengan pagu dibawah Rp200 juta melalui Pengadaan Langsung (PL) mulai tahun 2019, harus ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten setempat.

Selain Tidak tayang di unit LPSE sekretariat daerah Takalar Dishub diduga Memecah paket, dengan tujuan menghindari pelelangan ini diperjelas pada beberapa pasal yaitu :

Pasal 39 ayat (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 45 ayat (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.Hal ini diungkap Syahar salah satu Aktivis Takalar, 23/12/21

Sampai Berita Tayang Kadis dan PPK Dishub Takalar belum ada konfirmasi.(red)

Reporter Arsyadleo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.