Setelah di Laporkan ke Mendagri dan KPK, Hak Angket DPRD Takalar, Tenggelam

Takalar, Hariantempo.com, Masih ingat DPRD Takalar pernah menggelar angket ibarat api berkobar menyala-nyala terkait kinerja bupati takalar yang dinilai tak mencerminkan sistem pelaksanaan pemerintahan yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat

 

Tetapi kemudian berhenti/padam ibarat ditenggelamkan kedasar laut sebelum mencapai hasil maksimal sebagaimana fungsi angket kepada pemakzulan dan sanksi hukum pidana

Kecuali terdengar ditelinga dan ramai dibicarakan masing-masing anggota DPRD kebagian jatah yang lazim disebut pokok-pokok pikiran (POKIR) yang dititip disetiap OPD

Oleh karena itu sejumlah warga diwakili kedua orang Kusmin Ali Daeng Ngempo dan Rahman Suwandi yang minta jati dirinya meminta wakil rakyat untuk menpublikasikan hasil hak angket yang dilaporkan Ke Mendagri dan KPK

Warga takalar itu mengatakan bahwa hak angket DPRD yang dilaporkan ke Mendagri dan KPK, harusnya di publikasikan hasilnya seluas-luasnya karena angket digelar saat itu adalah alasan untuk kepentingan masyarakat

Menurutnya bahwa akhir dari interpelasi dan angket adalah bermuarah kepada dua hal, pemakzulan atau ranah pidana.

Sehinhga harusnya DPRD menjelaskan isi balasan surat Mendagri ke Bupati Takalar atas hak angket tersebut

DPRD saat itu juga melaporkan ke KPK berarti didalamnya dinilai terdapat pelanggaran tindak pidana korupsi sehingga hasil dari KPK wajib di perjelas kepada masyarakat, jangan justeru kemudian diam seperti orang bisu

Oleh karena hak angket dan interpelasi digelar atas nama rakyat kata warga lagi
sehingga mewakili rakyat takalar minta hasilnya di publikasi kepada rakyat, ungkap Rahman Suwandi 07/10/21

Atas tuntutan hasil hak angket di publikasikan seluas-luasnya, disikapi ketua pansus via ponselnya H.Nurdin mengatakan bahwa hasil hak angket adalah hubungan antara legislatif dengan eksekutif dan menjadi HARMONIS, ketimbang sebelumnya ke harmonisan ibarat langit dengan bumi dan melihat dan mendengar sekarang kebanyakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan yang terhormat sudah berjalan di beberapa OPD.

Seperti diberitakan sebelumnya H.Nurdin mengatakan bahwa DPRD takalar tahun 2020 menggelar pansus hak interpelasi ke hak angket dan alhamdulilah hasilnya hubungan antara Pemda dan DPRD kembali harmonis (Membaik)

Pengakuan H.Nurdin bukan sebatas ngobral cerita tetapi terbukti, rapat pembahasan sudah berjalan lancar, dibandingkan sebelumnya saat hak angket digelar, pembahasan APBD perubahan tidak maksimal

Harian Tempo.com menpertanyakan kembali hasil dari laporan ke Mendagri dan KPK?.
dengan santainya menjawab hasil laporan ke Mendagri sudah ada, balasannya ke Bupati Takalar dan kalau hasil laporan Ke KPK, belum ada sampai saat ini, kata H.Nurdin HN via ponselnya rabu 06/10/21

Reporter : Arsyadleo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.