Setelah Viral , Idoh Pendamping JAMSOSRATU Sambangi KPM  Nya

Pandeglang,hariantempo.com

Beberapa hari kemarin,media ini menulis soal Program JAMSOSRATU yang Diduga uang Program dari Pemerintah Provinsi Banten ini ditilap oleh pendamping nya berdasarkan keterangan dari salah satu KPM di kp.Sumur kopo 03/07 inisial N dan satu KPM yang lain nya inisial A masih warga Desa yang sama di Kecamatan Labuan.

Ia menceritakan, Uang bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu ( JAMSOSRATU ) milik nya sejumlah 1jt per KPM yang di cairkan akhir tahun 2021 tidak diberikan oleh pendamping nya dengan alasan diri nya adalah peserta penerima manfaat Program PKH.

Kamis,(20/1/2022)

Menurut keterangan yang di dapat,juga bukti rekaman percakapan antara media dengan KPM,hari Selasa,18/1 Idoh,Selaku Pendamping Jamsosratu beserta ibu Rw menyambangi KPM guna menjelaskan persoalan uang yang tidak diberikan nya kepada KPM.

“Uang sudah di kembalikan ke Provinsi,dan itu yang mengatakan ibu Idoh  kesaya. juga ada ibu RW yang menyaksikan nya” jelas suami N saat  memberikan keterangan di rumah KPM.

Saat di pertanyakan lebih lanjut,bukti apa yang diberikan oleh pendamping ketika uang tersebut telah di serahkan ke Provinsi,KPM tidak tahu karena pendamping hanya mengatakan saja tanpa memberikan bukti penyerahan uang yang di maksud.

Patut di Duga,ketika hal ini tidak ada nya bukti ketransfaranan anggaran yang di dampingi oleh seorang pendamping program,Dari awal Regulasi pencairan Program yang secara kolektif oleh pendamping tanpa ada nya surat kuasa dari masing masing KPM,juga ketika nominal uang bantuan yang diberikan oleh pendamping kepada KPM tanpa didasari bukti Struk/ Reverensi pengambilan yang di serahkan oleh pendamping,serta KPM tidak mengetahui berapa nominal awal bantuan yang diberikan oleh pemerintah,karena setiap pencairan itu dilakukan oleh pendamping secara kolektif,dan KPM hanya menerima dan menandatangani jumlah uang yang mereka terima,tanpa awal nya diberi tahu berapa besar jumlah uang bantuan yang di gelontorkan oleh Provinsi Banten kepada Masyarakat nya.

” Pada tahun 2020,saya hanya menerima bantuan 1,2 juta,sementara menurut info yang saya lihat di media itu sebesar 1,750 Ribu” Ungkap N yang terbaring sakit keluhkan penyakit lambung nya.

” Seharus nya,pihak Provinsi jangan tutup mata menyikapi persoalan ini di bawah.Lihat kebenaran nya,kasian rakyat kecil yang hidup miskin dibodohi oleh oknum oknum pendamping.Jangan hanya terlelap dengan hasil laporan dari pendamping yang belum tentu benar keabsahan nya di lapangan” ungkap yaya,ketua lembaga GEMPITA di kantor nya.

Terpisah,disaat yang sama media mencoba mengkonfirmasi persoalan ini dengan pendamping nya.lagi lagi jawaban dari Pendamping seolah meludahi UU no 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi publik.cukup diam membisu seakan tak paham akan Tupoksi nya selaku pelayan warga penerima manfaat.(red)

Reporter : Yona.s

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.