Hariantempo com -Pesisir Barat- Angin sumbang terkait penyelesaian tenaga kontrak daerah (TKD) menguap, DPRD pesisir barat di tuding masyarakat masuk angin (suap) (05/05/21)
Mencuat permasalahan TKD pertengahan bulan februari lalu, panjangnya permasalahan para tenaga kontrak itu, hingga beujung pelaporan ke pemerintah provinsi.(05/05/21)
Namun permasalan tersebut hingga hari ini belum ada titik terang bagi para calon abdi negara itu.
Masyarakat menilai polemik ini hanya di jadikan sebatas mencari panggung semata oleh para wakil rakyat itu,
Warga menduga saat ini wakil rakyat di DPRD pesibar telah masuk angin alias (kena suap)red, dalam upaya mengurus nasib para Tenaga Kontrak daerah (TKD) di kabupaten bumi para sai batin itu yang diputus kontrak kerjanya.
“Karena saat ini terlihat sepi sepi saja tak seperti biasanya, sebelum penyerahan jabatan bupati definitif, para wakil rakyat yang selama itu selalu gencar menyuarakan agar para TKD yang diputus kontrak ditahun 2020 lalu, untuk kembali masuk diterima menjadi TKD ditahun 2021 ini,setelah usai sertijab bupati malah terkesan menghilang”
Sementara di ruang aspirasi, Mewakili wakil ketua Pidinuri yang biasa mengikuti Anggota DPRD kabupaten pesisir Barat Khoiril Iswan membantah hal itu tidak benar kata dia. Namun karena saat ini jelang lebaran idul Fitri , konsentrasi kesibukan dan kegiatan dewan terbagi.
“Jelang lebaran ini konsentrasi agak berubah. Kalau tentang TKD ,kami terus memperjuangkannya, hanya memang nanti habis lebaran” ucapnya
dilanjut,” kata Khoiril ,yang merupakan anggota komisi tiga itu (Senin 3 Mei 2021)
Kata dia, terlihat kurang atau tidak adanya kegiatan dewan saat ini dalam memperjuangkan nasib ratusan TKD tersebut, bukan berarti sudah ada pembicaraan dibawah meja, kesepakatan antara para anggota dewan dengan pemkab pesisir barat.
“Saya menjamin seribu persen gak ada transaksi seperti itu,” tegasnya.
Wajar pasalnya, menyimpulkan dari pernyataan PJ bupati Bambang Sumbogo dirinya belum bisa memberikan keputusan semenjak menjabat di kabupaten terhujung propinsi Lampung itu.
Ketika melihat awak media yang selalu menulis tentang mirisnya permasalahan TKD itu,
dengan menunjuk kan jari kearah awak media.
“Pasti mau tanya tentang TKD ia” ucapnya.
Dirinya menambahkan,”nanti kita tunggu pak bupati definitif, kalau kami kemarin sudah melakukan rapat dengan inspektorat dan badan kepegawaian daerah (BKD) serta masih menunggu persetujuan menteri dalam negeri” tandasnya usai serah terima jabatan di GSG selalaw
Laporan : Andi