TKD Tanyakan Kejelasan, Sekaligus Pastikan Waktu Turun Kejalan Untuk Berdemo
TKD Tanyakan Kejelasan, Sekaligus Pastikan Waktu Turun Kejalan Untuk Berdemo
Hariantempo.com Pesisir Barat- Sebelas orang perwakilan tenaga kontrak daerah (TKD) dari masing-masing kecamatan di kabupaten pesisir barat kembali menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Mereka mempertanyakan prihal nasib keputusan saudara mereka sebanyak 636 TKD yang di putus kontrak secara sepihak oleh pemerintah kabupaten pesibar serta memastikan waktu, untuk turun kejalan melakukan aksi demo jika tak temui keputusan pasti.
“Niat kami mau mengabdi kembali bang,saya rasa ini kena imbas politik padahal kami sudah benar-benar netral waktu itu”, terang sumber di kantor, juga enggan namanya terpublis itu.
Ia meminta dengan sangat kepada PJ bupati saat ini, karena menurutnya sosok ialah menjadi tumpuan untuk bisa kembali mengabdikan diri di bumi para sai batin dan ulama ini.
“Saya meminta kepada bapak PJ Bambang sambogo supaya bisa memberikan keputusan dan kami bisa kembali mengabdi” ungkapnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, dari keterangannya banyak TKD yang mengikuti seleksi di anggap tidak transparan juga melalui mekanisme tidak sesuai prosedur.
“Kami ini ikut seleksi, padahal nilai kami sanggup bersaing dengan yang dinyatakan lulus, makanya kami ngerasa gak sesuai cara seleksinya, terus di berhentikan, bukan itu juga, permasalahan ini gara-gara kami di tuduh memilih Paslon 02 dan 01” bebernya.
Disamping itu, sebelas orang ini memastikan waktu turun ke jalan untuk aksi demo serta meminta pendampingan dari pihak DPRD.
“Kedatangan kami sekaligus memastikan waktu untuk melakukan demo karena belum mendapat kepastian juga sekaligus meminta pendampingan dari bapak dewan” timpalnya.
Meski DPRD Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya memperjuangkan Nasib Ratusan Tenaga Kontrak Daerah yang diberhentikan namun banyaknya alasan yang di bangun dari pihak Pemerintah Daerah .
Hal ini diungkapkan anggota DPRD dari lintas Fraksi saat menerima Kunjungan Tenaga Kontrak Daerah Perwakilan dari 11 (sebelas) Kecamatan di gedung DPRD.
Senin 12/04/2021.
Perjuangan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang diputus secara sepihak oleh pemkab di duga akan berbuntut panjang, pasalnya para wakil rakyat ini mengancam jika tak temui titik terang, maka ini akan di adukan ke Pemerintah pusat.
Meski demikian, Pihak eksekutif hingga saat ini belum berikan kata sepakat untuk mengembalikan mereka mengabdi ditanah kelahirannya sendiri. Padahal waktu itu sekda Lingga Kusuma mengatakan permasalah ini bak pegadaian ” mengatasi masalah tanpa masalah” begitu kata lingga.
Di jelaskan Pidinuri wakil ketua l (satu) Pada “tahun 2020 lalu, anggaran sebesar 31.000.000.000.,(tiga puluh satu milyar) telah disahkan bersama pihak Legislatif dan Executif untuk memberikan honorarium sebanyak 3.120 Tkd di Pesisir Barat,selain itu pihak Executif atau Pemerintah Daerah tidak ada pembicaraan dengan pihak Legislatip atau DPRD terkait adanya seleksi dan pengurangan TKD di tahun 2021” pungkas fraksi PDIP itu.
Laporan : Andi
