Banyuwangi//hariantempo.com -Ketua Umum Aliansi Setia Nawaksara Indonesia, Raden Teguh Firmansyah menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pelaksanaan Hering di DPRD Banyuwangi yang digelar hari ini. Pasalnya, forum yang diharapkan menjadi ruang serius membahas persoalan tambang emas Tupang Pitu justru digabungkan dengan dua lembaga lain, tanpa kejelasan fokus dan arah diskusi.
Menurut Raden, penggabungan tersebut mengaburkan esensi perjuangan rakyat. Aliansi menilai Hering kali ini lebih tampak seperti ajang reuni dan pesta seremonial, bukan forum penyelesaian masalah yang menyangkut nasib masyarakat dan kelestarian alam Banyuwangi.
“Ini bukan reuni, bukan pesta ria. Kami datang bukan untuk makan sate bersama, tapi untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat!,” Ketum Aliansi Setia Nawaksara Indonesia. Kamis 20 Oktober 2025.
Ketua Umum Aliansi Setia Nawaksara Indonesia Raden Teguh Firmansyah, menegaskan perjuangan mereka murni untuk masyarakat Banyuwangi, terutama warga Pesanggaran dan Siliragung yang selama ini menjadi korban dari dampak lingkungan tambang emas Tupang Pitu. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan soal moral, keadilan, dan kelangsungan hidup generasi mendatang.
“Kami menghormati perbedaan pendapat, tapi kami tidak akan tunduk pada kompromi yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Kami berbeda, karena kami berpihak pada rakyat!”, Ucap Raden, Aktifis Filsafat Logika Berpikir ini.
Masih kata Ketua Umum Aliansi Setia Nawaksara Indonesia, Raden Teguh Firmansyah, yang juga dikenal sebagai aktivis Filsafat Logika Berpikir, menyampaikan pernyataan tegas dalam merespons hasil Hering yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Ketika ruang dialog hanya dijadikan panggung formalitas, maka logika berpikir kita harus beralih pada aksi nyata. Lebih baik kami turun ke jalan bersama rakyat, daripada duduk manis di ruang rapat yang menutup mata terhadap kebenaran!,” Tegas Raden Teguh, Ketua Umum Aliansi Setia Nawaksara Indonesia
Raden menilai DPRD telah gagal menjaga marwah lembaga rakyat jika Hering hanya menjadi acara simbolik tanpa keberanian menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, mereka mendesak agar DPRD segera menggelar Hering khusus dan independen, yang fokus membahas isu tambang Tupang Pitu tanpa dicampur dengan agenda lembaga lain.
“Banyuwangi tidak butuh seremoni. Banyuwangi butuh keberanian moral dan logika keadilan,” tutup Raden Teguh Firmansyah.
