Banyuwangi//hariantempo.com -Kader Partai Gerindra Kabupaten Banyuwangi yang juga berprofesi sebagai pengacara, Rifki Pria Hartawan Usman, S.H., mengkritisi langkah sidak yang dilakukan anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi NasDem, Zamroni, terkait dugaan kasus keracunan siswa di wilayah Kecamatan Kalipuro.
Menurut Rifki, informasi yang disampaikan Zamroni dalam konferensi persnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Zamroni sebelumnya menyebut bahwa terdapat 11 korban keracunan di SMA NU Gombengsari, termasuk 10 siswa dan 1 guru, yang diduga sakit setelah mengonsumsi makanan dari Dapur MBG Kelir.
“Setelah kami turun langsung ke lapangan, kami menemukan bahwa saudara Zamroni sama sekali tidak pernah mendatangi Dapur MBG Kelir. Faktanya, makanan didistribusikan pada Jumat (24/10/2025) pukul 09.00 WIB sebanyak 3.000 porsi. Sementara peristiwa yang menimpa para pelajar terjadi keesokan harinya, Sabtu (25/10/2025),” tegas Rifki kepada media, Kamis (30/10/2025).
Rifki menjelaskan bahwa dari hasil penelusuran, hanya dua siswa yang pingsan, satu merasa lemas, satu menangis tersedu, dan sembilan siswa serta satu guru mengeluh sakit perut usai olahraga.
“Pihak MBG bahkan membantu membawa para siswa ke RSUD Blambangan dan Puskesmas Kelir. Tidak ada kesimpulan resmi yang menyebut mereka keracunan akibat makanan MBG,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa dua siswa yang pingsan diketahui memiliki riwayat penyakit sesak napas dan kondisi fisik yang lemah.
Selain itu, isu bahwa 20 siswa SMPN 3 Kalipuro juga mengalami gejala keracunan disebutnya tidak benar.
“Pihak SPPI MBG sudah mengonfirmasi ke sekolah, dan pihak sekolah menyatakan tidak ada siswa yang sakit karena makanan MBG. Itu hoaks,” ujarnya.
Rifki menambahkan bahwa dirinya telah menemui langsung Kepala Puskesmas Kelir dan Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr. Amir Hidayat, yang membantah pernah memberikan pernyataan kepada media soal penyebab keracunan tersebut.
“Kedua pejabat itu menyatakan tidak pernah memberikan keterangan apa pun kepada wartawan atau pihak lain bahwa keracunan disebabkan oleh makanan dari MBG,” tegasnya.
Akibat pemberitaan yang beredar, Dapur MBG Kelir terpaksa menghentikan aktivitas produksi.
“Ada sekitar 50 pekerja yang dirumahkan, 3.000 porsi jatah makan siswa yang tidak tersalurkan, serta puluhan mitra pemasok yang terdampak,” ungkap Rifki.
Ia pun menilai anggota DPRD seharusnya bersikap lebih bijak dan mengedepankan data sebelum menyampaikan pernyataan publik.
“Sidak boleh saja, konferensi pers juga boleh. Tapi jangan menjadikan isu seperti ini sebagai ajang mencari panggung politik. Ini
