BANYUWANGI//hariantempo.com -Belasan tokoh lintas agama yang tergabung dalam pengurus Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi melakukan audiensi ke Polresta Banyuwangi, Selasa (6/5/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., bersama jajaran pejabat utama seperti Kasat Intelkam Kompol Catur dan Kasat Binmas Kompol Toni, di aula lantai 2 Mapolresta.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua RKBK Banyuwangi, Hakim Said, SH, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari lemahnya penanganan kasus hukum, hingga carut-marutnya regulasi galian C yang dinilai semakin meresahkan.
“Kami menghormati kinerja aparat, tetapi kami juga menerima banyak keluhan dari warga tentang lambannya proses hukum. Ada laporan yang sudah bertahun-tahun mandek, bahkan Kasatreskrim sudah berganti lima kali, namun belum juga selesai. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Hakim Said.
Selain itu, ia menyoroti penambangan galian C yang tidak terkendali dan berdampak serius terhadap lingkungan. Menurutnya, lemahnya pengawasan membuka celah praktik ilegal dan eksploitatif. “Galian C ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga memancing konflik sosial dan pelanggaran hukum. Rakyat melihat ada ketimpangan perlakuan antara pelaku besar dan warga biasa. Maka kami mendorong adanya regulasi yang tegas dan penindakan yang merata,” tambah Hakim Said.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan masyarakat, termasuk yang telah lama mengendap. “Saya tidak ingin dipuji-puji, itu bisa menyesatkan. Kritik seperti yang disampaikan Pak Hakim Said ini sangat penting. Tolong dikirimkan dokumen LP dan LPM-nya, akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” tegas Kapolresta.
Kapolresta juga mengakui bahwa pengaduan masyarakat terbanyak saat ini memang berada di bawah tanggung jawab Satreskrim, mencapai lebih dari 70 persen. “Itu pekerjaan rumah kami. Kami akan prioritaskan penanganan perkara yang paling berdampak. Di sisi lain, Satlantas juga menghadapi tantangan serius karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Sebagai upaya membangun transparansi dan partisipasi publik, Polresta Banyuwangi yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), telah meluncurkan program komunikasi berbasis WhatsApp bertajuk “Wadul Kapolresta” sebagai bagian dari target menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Audiensi ditutup dengan doa oleh KH. Ikrom Hasan, sesepuh yang selalu membersamai di RKBK, sekaligus menandai harapan akan lahirnya sinergi nyata antara masyarakat dan kepolisian demi terciptanya Banyuwangi yang lebih adil, aman, dan berkeadaban.
