Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji usulan lahan bagi pembangunan gedung untuk program Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Maulidya Indah Junica di Malang, Kamis, mengatakan bahwa dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat milik Pemkab Malang.
Tapi, kata dia perlu merancang teknis pelaksanaan pembangunan untuk Sekolah Rakyat, yakni program inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sekolah Rakyat secara teknis adalah program pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pak Bupati juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean ya hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti,” kata Maulidya.
Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat.
Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.
“Setelah itu selesai kemudian baru aspek yang lain, ada dokumen perencanaan dan segala macam,” ujarnya.
Pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat, kata dia, memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah di lahan tersebut.
“Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya,” kata dia.
Jika sesuai time line yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026.
“Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada, kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Malang M Sanusi menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat mencapai 9,6 hektare.
“Dokumennya sudah tersertifikat,” kata Sanusi.
Selain gedung yang peruntukannya sebagai ruang belajar mengajar, pembangunan meliputi sejumlah fasilitas penunjang aktivitas pelajar.
“Masuk, sarana olahraga 1 hektar lagi masih bisa karena yang dibutuhkan itu lima hektare dan masih ada ruang empat hektare bisa untuk sarana penunjang,” ujar dia.
Baca juga: Peroleh pendampingan, ratusan pemda antusias ikuti desk Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos: Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari ASN
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
