Dengan adanya digitalisasi, pastinya akan ada efisiensi secara ekonomi, pengurangan, terutama dalam hal pelayanan
Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) berkomitmen mendorong transformasi digital sektor pelabuhan nasional melalui sistem e-port yang memantau layanan pelabuhan secara real time dari gerbang masuk hingga bongkar muat selesai.
“Kami, badan usaha pelabuhan seluruh Indonesia telah memiliki aplikasi namanya e-port. E-port kita akan mulai dari gate masuk sampai kapal berangkat kita sudah bisa mengecek secara real time,” kata Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati ditemui seusai Pelantikan Pengurus ABUPI periode 2025-2030 di Jakarta, Kamis.
Melalui sistem digital itu, secara menyeluruh aktivitas pelabuhan, termasuk proses muat dan bongkar, hingga perhitungan biaya demurrage dapat dipantau secara real time.
Demurrage merupakan biaya atau denda yang dikenakan kepada pengirim atau penerima barang karena keterlambatan pengembalian peti kemas (kontainer) di pelabuhan setelah batas waktu yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta kualitas pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan pelabuhan.
Digitalisasi sebagai solusi strategis untuk menciptakan efisiensi signifikan dalam sektor logistik, seperti pengurangan biaya operasional, penghematan waktu pelayanan, serta peningkatan daya saing pelabuhan di tingkat domestik maupun global.
ABUPI menyadari bahwa sektor logistik nasional saat ini tengah menghadapi tekanan akibat kondisi global dan penurunan ekspor beberapa komoditas, sehingga transformasi digital menjadi fondasi penting untuk memperkuat struktur industri pelabuhan ke depan.
“Dengan adanya digitalisasi, pastinya akan ada efisiensi secara ekonomi, pengurangan, terutama dalam hal pelayanan. Kami akan benar-benar mengefisiensikan semua cost,” ucapnya.
Melalui implementasi e-port, ABUPI juga berupaya memperluas partisipasi dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam bentuk pemanfaatan aset pelabuhan negara, konsesi operasional, serta perbaikan sistem pelayanan publik yang terintegrasi.
Langkah strategis itu bertujuan menciptakan sistem pelabuhan yang efisien, terhubung secara nasional, dan mampu menjawab tantangan logistik modern yang menuntut kecepatan, keterpaduan, serta keandalan berbasis data.
“Agar sektor logistik ini tetap bisa bertahan karena mau tidak mau, kami harus menopang dan kami harus memahami empathy dengan sektor logistik yang ada di Indonesia sekarang ini,” tuturnya.
ABUPI memastikan siap bersinergi secara aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait, guna mempercepat proses kebijakan serta investasi strategis dalam mendukung perluasan digitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan nasional.
Dengan penguatan infrastruktur digital dan sistem informasi, ABUPI optimistis pelabuhan Indonesia dapat menjadi tulang punggung logistik dan rantai pasok nasional yang lebih kompetitif, transparan, dan berkelanjutan.
“Untuk sinergi dengan pemerintah, pastinya. Kami sebagai badan usaha perusahaan swasta akan bekerja sama dengan pemerintah dalam bentuk beberapa konsep seperti kerja sama pemanfaatan, konsesi dan mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan juga milik pemerintah, ini yang sedang kami bicarakan dengan pemerintah,” kata Liana.
Baca juga: Asosiasi pelabuhan menggali potensi pengembangan kawasan Selat Malaka
Baca juga: ABUPI berharap proses konsesi pelabuhan dipercepat
Baca juga: Asosiasi nilai “omnibus law” permudah izin kepelabuhanan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
